Satu untuk Semua, Tapi Tidak dengan Kualitasnya: Apa yang Terjadi dari Film "Merah Putih One For All"

Film animasi Merah Putih: One For All hadir mendekati Hari Kemerdekaan RI ke-80 dengan pesan yang mengusung semangat persatuan. Namun yang muncul justru kontroversi tajam, film ini justru menuai kritik tajam dari penonton dan warganet. Berbagai komentar negatif bermunculan di media sosial. Di bawah ini adalah ulasan kritis mengenai sejumlah isu yang menyebabkan film ini menjadi sorotan netizen.

1. Anggaran Fantastis, Hasil yang Mengecewakan

Film ini diklaim memiliki anggaran sebesar Rp 6,7 miliar. Banyak netizen mempertanyakan apakah dana besar itu benar-benar tercermin dalam kualitas visual yang ditampilkan. Trailer dan poster yang dirilis dinilai “murahan” dan tidak mencerminkan produksi dengan budget tinggi. Bahkan, seorang animator mengklaim hanya mendapatkan bayaran sekitar Rp 1 juta semakin memperbesar pertanyaan soal transparansi anggaran.

2. Kualitas Animasi Dinilai Setara Game Jadul atau Template

Publik ramai membandingkan kualitas animasi film ini dengan grafis video game era PlayStation 2 dengan gerakan karakter kaku dan latar yang datar dinilai tidak layak untuk layar lebar. Seorang pengamat bahkan menyebut kualitas visual film terlalu jauh di bawah rata-rata animasi lokal yang sudah lebih baik.

3. Dugaan Penggunaan Template Grafis Impor

Informasi dari kreator animasi menyebut bahwa beberapa aset visual, seperti latar kota, diduga dibeli dari marketplace seperti Daz3D yang mengindikasikan penggunaan aset impor dan menambah kekhawatiran soal orisinalitas karya.

4. Proses Produksi yang Terlalu Cepat

Kritik juga muncul karena film ini dikabarkan dikerjakan dalam waktu sangat singkat menjelang Hari Kemerdekaan, meskipun “digagas sejak tahun lalu.” Kecepatan produksi ini dianggap menjadi faktor utama penurunan kualitas.

5. Kritik terhadap Pendanaan Pemerintah

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menegaskan bahwa kementerian tidak memberikan dana langsung atau promosi untuk film ini. Namun, kecurigaan publik tetap tinggi terkait modal besar tersebut. Apakah berasal dari private, yayasan perfilman, atau "anggaran tidak terpublikasi" ini menimbulkan tanda tanya soal akuntabilitas.

6. Reaksi Pemangku Kepentingan

Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, memberikan perspektif berbeda. Ia mengapresiasi usaha para sineas meski mengakui industri animasi memang kompleks dan menuntut sumber daya besar, serta menekankan pentingnya kritik konstruktif untuk meningkatkan kualitas industri ke depan.

7. Mengundang Meme dan Sindiran Publik

Media sosial ramai dengan meme dan sindiran satir. Beberapa menyindir bahwa film terlihat seperti “LPJ” (Laporan Pertanggungjawaban) visual daripada hiburan yang layak layar lebar. Reaksi cepat ini menunjukkan rasa kecewa dan frustasi publik terhadap hasil kreatif yang dinilai jauh dari ekspektasi.

Penutup

Merah Putih One For All adalah contoh nyata bagaimana ide besar saja tidak cukup tanpa eksekusi yang matang. Ambisi memadukan semangat nasionalisme dengan hiburan modern memang patut diapresiasi, namun penonton Indonesia kini semakin kritis terhadap kualitas film lokal. Kegagalan film ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi industri perfilman: bahwa untuk menyatukan penonton, dibutuhkan lebih dari sekadar slogan, perlu ketelitian, konsistensi, dan rasa hormat terhadap kecerdasan audiens.